MAKASSAR -- Panitia Anggaran DPRD Kota Makassar mempertanyakan bantuan keuangan bagi tim PSM di draf APBD 2010 sebesar Rp 10 miliar. Pemberian bantuan itu dinilai melanggar aturan pemerintah pusat tentang larangan bantuan bagi kegiatan sepakbola.

Informasi yang diperoleh, bantuan keuangan masuk ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar sebesar Rp 11 miliar. Untuk PSM Rp 10 miliar dan KONI keciprat hanya Rp 1 miliar.

Salah seorang anggota Panitia Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, menegaskan, pengalokasian APBD ke PSM adalah pelanggaran berat. "Apa pemkot tidak mengetahui kalau ini sudah merupakan pelanggaran berat. Makanya tidak boleh ada bantuan lagi sebesar itu," tegas Adi, Senin, 30 November.

Selain itu, Adi mempertanyakan pos anggaran dana bantuan PSM itu. Sebab, kalau langsung memberikan bantuan sudah jelas salah. "Ini yang akan kami cermati dalam pembahasan anggaran nantinya," ujar Adi.

Bukan cuma bantuan keuangan untuk PSM Makassar, Adi juga mempertanyakan besarnya dana hibah dan belanja bantuan sosial masing-masing sebesar Rp 26,5 miliar lebih. Total untuk dua item bantuan ini sebesar Rp 53 miliar.

Kepala Bagian Keuangan Pemkot Makassar, Suwitnyo, menjelaskan, soal bantuan keuangan untuk PSM memang belum diketahui akan dimasukkan dalam pos anggaran apa.
"Kami baru akan membahasnya bersama anggota dewan. Memang belum ada kejelasan masuk dimana, makanya baru diusulkan ke dewan," kata Suwitnyo.

Terkait dana hibah dan belanja bantuan sosial, Suwitnyo mengaku akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek besar yang masuk Makassar. Termasuk digunakan jika ada proyek provinsi yang dibangun di kota ini.

"Banyaklah penggunaan dana itu nantinya. Sesuai aturan desentralisasi, setiap daerah wajib menyiapkan dana pendampingan setiap ada proyek yang akan dilaksanakan," dalih Suwitnyo. (ram)

sumber : fajar.co.id